JAKARTA, iNews.id - Data desil belakangan ini menjadi polemik baru lantaran banyak ditemukan ketidaksesuaian dengan kondisi masyarakat di lapangan. Di tengah persoalan akurasi data tersebut, BPS justru mengajukan tambahan anggaran hingga Rp1,4 triliun pada 2027 untuk memperkuat sistem pendataan.
Data yang seharusnya menjadi acuan pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial, justru dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan. Sejumlah warga mengaku status kesejahteraan mereka berubah, padahal kondisi ekonomi mereka tidak mengalami perubahan.
Persoalan ini memunculkan pertanyaan mengenai akurasi data desil yang digunakan sebagai rujukan dalam berbagai program bantuan pemerintah. Padahal anggaran untuk pendataan yang digunakan sangat besar, bahkan BPS mengajukan untuk penambahan anggaran saat rapat bersama DPR.