AS sebelumnya memberlakukan serangkaian sanksi terhadap para pemimpin militer Myanmar. Pekan lalu AS menjatuhkan sanksi terhadap dua jenderal Myanmar, Moe Myint Tun dan Maung Maung Kyaw, karena dianggap bertanggung jawab dalam kudeta militer menggulingkan Aung San Suu Kyi.
Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS menegaskan militer Myanmar harus menghentikan kudeta dan menyerahkan kembali pemerintahan kepada kubu pememang pemilu lalu.
"Militer harus menghentikan tindakannya dan segera memulihkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis di Burma atau Departemen Keuangan tidak akan ragu mengambil tindakan lebih lanjut," bunyi pernyataan.
Departemen Keuangan membekukan aset siapa saja yang masuk dalam daftar hitam serta melarang warga atau entitas AS menjalin kerja sama apa pun dengan mereka. Para jenderal itu juga dilarang masuk AS.