“Kami sangat kecewa karena di satu sisi, Myanmar sangat terlambat dalam memfasilitasi kunjungan Erywan ke Myanmar, bahkan mendekati kunjungannya mereka menambahkan persyaratan baru untuk Erywan,” ujarnya.
Dari awal, kata dia, Malaysia sudah sangat tegas dalam menyatakan bahwa utusan khusus ASEAN harus diizinkan bertemu dengan pemimpin Myanmar yang digulingkan, Aung San Suu Kyi. Namun, junta militer Myanmar menyatakan tidak akan memberikan izin untuk pertemuan tersebut, dengan dalih Aung San Suu Kyi kini berada di penjara atas berbagai tuduhan kejahatan.
Keputusan untuk mengecualikan pemimpin junta Myanmar dalam KTT menjadi langkah bersejarah bagi ASEAN. Pasalnya, organisasi tersebut memiliki prinsip untuk tak mencampuri urusan dalam negeri satu sama lain dan sudah lama tidak menggunakan sanksi atau tindakan keras lain dalam merespons isu Myanmar.
Kendati demikian, menlu Malaysia mengatakan bahwa dalam konteks ini, Myanmar tidak bekerja sama dengan ASEAN untuk memenuhi kewajibannya sebagai koalisi dari berbagai negara. Oleh karena itu, para anggota ASEAN lainnya mengambil keputusan untuk tak melibatkan pimpinan junta Myanmar dalam KTT.
“Jika tidak, orang-orang akan mempertanyakan kita, kredibilitas kita dipertaruhkan dan akan menjadi sesuatu yang memalukan bagi Sultan Brunei Darussalam sebagai ketua ASEAN bahwa utusan khususnya diperlakukan demikian. Saya rasa sudah sepantasnya keputusan ini diambil,” kata Abdullah.