TOKYO, iNews.id - Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi berjanji akan meningkatkan transparansi terkait penanganan krisis Rohingya.
Suu Kyi merupakan pemimpin sipil yang diharapkan bisa berbuat lebih banyak untuk mengakhiri penderitaan warga muslim Rohingya di Rakhine yang dibantai oleh militer. Namun dia gagal memenuhi ekspektasi komunitas internasional. Kecaman silih bergani datang. Terakhir, Kanada mencabut status warga negara kehormataman Suu Kyi.
Tim pencari fakta PBB dalam laporan akhirnya menyebut kekerasan terhadap etnis Rohingya merupakan pembasmian etnis.
"Saya mengakui, kami memiliki tantangan yang harus dihadapi, khususnya tekait dengan Rakhine dan perjuangan untuk mewujudkan perdamaian," kata Suu Kyi, yang sedang berada di Tokyo, Jepang, untuk menghadiri pertemuan investasi, dikutip dari AFP, Senin (8/10/2018).
"Kami tidak menyembunyikan fakta ini dari teman-teman kami," katanya.
Peraih Hadiah Nobel Perdamaian tahun 1991 itu sadar, Myanmar harus bisa berkerja sama dengan komunitas internasional agar kepentingan ekonomi, khususnya soal investasi, tidak terganggu.