Penjualan senjata yang diumumkan pada Rabu itu belum termasuk drone tempur MQ9 Reaper yang juga diminta Taiwan sebelumnya.
Pada Agustus lalu AS mengumumkan sanksi dan pembatasan terhadap 24 badan usaha milik negara (BUMN) dan sejumlah pejabat China. Sanksi tersebut dijatuhkan karena mereka ambil bagian dalam pembangunan pulau buatan di perairan yang disengketakan di Laut China Selatan (LCS).
Sebanyak 24 perusahaan pelat merah China itu antara lain raksasa konstruksi Communications Construction Co, beberapa perusahaan telekomunikasi, dan satu perusahaan galangan kapal Shipbuilding Group.
Departemen Perdagangan AS menyatakan, perusahaan-perusahaan itu memungkinkan China membangun dan melakukan aksi militer di pos-pos terdepan yang disengketakan.