KUALA LUMPUR, iNews.id - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menghadapi gelombang tekanan publik setelah ratusan warga dan entitas Malaysia melaporkannya ke polisi terkait penandatanganan Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) dengan Amerika Serikat. Hingga awal Desember, lebih dari 139 laporan polisi tercatat secara nasional, menjadikan isu ini salah satu kontroversi politik terbesar sejak Anwar berkuasa.
Laporan-laporan itu muncul setelah mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengajukan laporan resmi terhadap Anwar pada Selasa (2/12/2025). Mahathir menuding Anwar meneken perjanjian dengan Presiden AS Donald Trump tanpa mandat sesuai konstitusi.
Anwar Tidak Punya Mandat, Perjanjian Tak Sah
Mahathir menegaskan perjanjian internasional sebesar ART tidak bisa diteken hanya oleh perdana menteri tanpa persetujuan empat entitas utama negara, yaitu Yang di-Pertuan Agong, Dewan Rakyat, Dewan Penguasa, dan eksekutif atau pemerintah.
“Perjanjian itu tidak sah… persetujuan dari keempat pihak tidak diperoleh,” kata Mahathir, mengutip laporan The Star.
Dia juga menyebut ART berpotensi menyerahkan sebagian kekuasaan ekonomi Malaysia kepada AS, karena sejumlah klausul diduga mengharuskan Malaysia merujuk keputusan perdagangan kepada Washington.
Isu Bumiputera Picu Kekhawatiran Publik
Di antara tuduhan paling sensitif adalah klaim bahwa perjanjian ini dapat mengikis hak-hak istimewa bumiputera, sebutan untuk warga pribumi, dalam perdagangan. Mahathir mengatakan manfaat yang diterima bumiputera tidak dapat diterapkan pada barang atau layanan dari AS, sehingga berpotensi memberi keuntungan setara bagi perusahaan Amerika.
Pernyataan ini memicu reaksi keras dari sebagian masyarakat, terutama kelompok nasionalis Melayu dan organisasi masyarakat sipil yang kemudian ramai-ramai membuat laporan polisi terhadap Anwar.
Bentuk Ketidakpercayaan atau Tekanan Politik?
Sebelum Mahathir mengajukan laporan ke polisi pada Selasa (2/12/2025), gelombang aduan baru terus berdatangan dari berbagai daerah di Malaysia. Individu, kelompok aktivis, dan beberapa organisasi non-pemerintah ikut melaporkan Anwar dengan tuduhan pelanggaran konstitusi.
Jumlah laporan yang menembus angka 100 lebih dalam hitungan hari menunjukkan isu ART telah berubah menjadi badai politik nasional, membayangi program ekonomi yang sedang dijalankan pemerintahan Anwar.