"Dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa ada perlawanan dengan para pejabat lokal yang tidak setuju dengan kebijakan yang menghadapi hukuman atau dibersihkan," ujar Leibold, kepada AFP.
Selain itu, menurut dia, fakta bahwa dokumen-dokumen itu bocor menjadi indikator signifikan bahwa ada banyak di dalam partai yang berpikir hal tersebut adalah kebijakan yang tidak bijaksana.
"Dan (orang dalam partai) ingin meminta pertanggungjawaban Xi Jinping dan Chen Quanguo."