JAKARTA, iNews.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan atau meratifikasi undang-undang (UU) perjanjian ekstradisi dengan Singapura, Kamis (15/12/2022). Pengesahan UU ini diharapkan akan memudahkan tugas penegak hukum dalam memburu pelaku kejahatan, seperti koruptor, terutama yang bersembunyi di Singapura.
Perjanjian ekstradisi tersebut telah melalui perjalanan yang panjang. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong pada 2007 menyaksikan langsung penandatanganannya serta perjanjian kerja sama pertahanan DCA, namun belum diratifikasi DPR RI sampai pada hari ini.
Kemudian pada 25 Januari 2022, di Bintan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Lee menegaskan kembali komitmen atas dua perjanjian tersebut. Kala itu ada satu lagi yang dibahas kedua pemimpin yakni perjanjian Wilayah Informasi Penerbangan (FIR).
Di bawah perjanjian ekstradisi kedua negara, orang yang telah melakukan 31 jenis kejahatan bisa diekstradisi. Bukan hanya itu, pejanjian ini berlaku untuk pelaku kejahatan hingga 18 tahun lalu. Selain itu, perjanjian ini mencegah pelaku kejahatan melarikan diri dan mengubah status kewarganegaraan.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumhan) Yasonna Laoly mengatakan, UU tersebut akan memberikan kepastian hukum bagi kedua negara dalam proses ekstradisi buronan.