TEL AVIV, iNews.id – Perang di Gaza tak hanya mengoyak kehidupan jutaan warga Palestina, tetapi juga mulai menimbulkan keretakan di tubuh elite militer dan keamanan Israel sendiri. Kritik tajam datang dari Moshe Yaalon, mantan Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF), yang secara terbuka menyebut operasi militer Israel di Gaza sebagai serangkaian kejahatan perang.
Melalui pernyataan di platform media sosial X belum lama ini, Yaalon mengarahkan kritiknya kepada jajaran tertinggi keamanan Israel, termasuk Kepala Staf IDF Eyal Zamir, Direktur Mossad David Barnea, dan wakil kepala Shin Bet. Ia menilai para pejabat tersebut terlalu patuh pada perintah politik yang jelas-jelas melanggar hukum internasional.
“Mengevakuasi semua penduduk dari rumah mereka tanpa pandang bulu, menghancurkan rumah secara sistematis, dan memusatkan mereka dalam 'zona kemanusiaan' untuk mendorong deportasi sukarela, ini semua adalah kejahatan perang,” kata Yaalon tegas.
Retaknya Solidaritas Elite
Pernyataan Yaalon menjadi bukti bahwa tidak semua elite militer Israel sepakat dengan strategi brutal di Gaza. Dia menyindir para pimpinan keamanan saat ini yang dianggap kehilangan independensinya dalam menilai moralitas dan legalitas tindakan militer.
“Kalian dibesarkan untuk menghormati pemimpin politik, tapi bukan berarti harus tunduk pada perintah yang bertanda bendera hitam (ilegal secara moral dan hukum),” ujar Yaalon.
Istilah "bendera hitam" merujuk pada doktrin dalam militer Israel yang menyatakan bahwa perintah ilegal wajib ditolak oleh prajurit, bahkan jika datang dari atasan tertinggi.
Kritik atas Proyek Kamp Pengungsian
Salah satu sorotan utama Yaalon adalah rencana pembangunan “kota kemanusiaan” di Rafah oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz. Proyek ini akan merelokasi hingga 600.000 warga Palestina dalam tenda-tenda, di bawah pengawasan keamanan ketat, sebelum diarahkan keluar Gaza.
“Membuat penduduk kelaparan demi memaksa mereka pindah adalah kegagalan moral total,” katanya.
Yaalon menyebut langkah-langkah tersebut sebagai upaya sistematis pengusiran paksa yang disamarkan dalam istilah kemanusiaan, namun pada hakikatnya melanggar hukum perang.