ICC merupakan upaya terakhir para korban kejahatan kemanusiaan yang bisa menjalankan yurisdiksinya jika pemerintah negara bersangkutan tidak bisa atau tidak mau menyelidiki suatu kasus.
Filipina berkali-kali menegaskan lembaga penegak hukumnya mampu menyelidiki kejahatan tersebut.
Duterte menarik Filipina dari perjanjian pendirian ICC atau Statuta Roma pada 2018. Perjanjian tersebut memungkinkan ICC menyelidiki kejahatan yang terjadi di negara anggotanya.
ICC pada Januari lalu mengabulkan permintaan jaksa penuntut untuk membuka kembali penyelidikan atas pembunuhan kasus kejahatan narkoba. Penyelidikan ditangguhkan sejak November 2021 atas permintaan Filipina karena negara itu merasa sanggup menangani sendiri.