Studi ini juga melihat partai politik Jerman. Di Bundestag (Parlemen Jerman), Partai Alternatif untuk Jerman (AfD) yang berhaluan kanan keras dan populis, memiliki program anti-Muslim yang nyata. Sementara di blok oposisi terbesar—blok kanan-tengah Persatuan Demokrasi Kristen (CDU) dan Persatuan Sosial Kristen Bavaria (CSU) di tingkat regional—permusuhan laten terhadap Muslim dapat dilihat dalam pengakuan yang tidak konsisten terhadap Islam sebagai bagian dari bangsa atau budaya Jerman.
Adapun partai berkuasa Jerman, yaitu Partai Sosial Demokrat (SPD) yang berhaluan kiri-tengah, serta Partai Hijau, dan Partai Demokrat Bebas (FDP) yang berideologi neoliberal gagal memerangi rasialisme terlembaga secara konsisten.
Menteri Dalam Negeri Jerman, Nancy Faeser, menggambarkan temuan laporan itu sebagai pil pahit. Dia mengungkapkan, di antara sekitar 5,5 juta orang beragama Islam dan berbudaya Muslim yang hidup di Jerman, sebagian besar adalah warga negara Jerman.
“Kehidupan Muslim adalah bagian alami dari Jerman. Kami ingin semua orang dalam masyarakat kami yang beragam memiliki kesempatan dan hak yang sama,” kata Faeser.
Dalam laporannya itu, para ahli UEM memberikan banyak rekomendasi. Pertama, semua orang dan organisasi di Jerman mesti menunjukkan solidaritas. Mereka menyarankan penunjukan komisaris federal untuk memerangi permusuhan terhadap Muslim dan merekomendasikan agar dewan ahli permanen dibentuk untuk mengatasi masalah ini. Mereka juga mengatakan, harus ada lebih banyak investasi dalam membangun dan memperluas lembaga yang mencatat dan mendokumentasikan pengaduan.
Para ahli juga merekomendasikan agar Pemerintah Jerman mengembangkan strategi untuk mempromosikan partisipasi orang-orang dengan referensi identitas Muslim di semua lembaga negara. Selain itu, harus ada pelatihan lebih lanjut untuk para guru, pendidik dan polisi, serta untuk pegawai di lembaga peradilan, administrasi, media dan budaya.
Menurut rekomendasi, sekolah harus diminta untuk mengatasi masalah permusuhan terhadap umat Islam. Konferensi Menteri Kebudayaan mendesak para ahli untuk merevisi kurikulum dan buku teks lintas mata pelajaran untuk menghapus konten anti-Muslim.