“Jepang percaya bahwa penting bagi China untuk memastikan kebebasan, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan supremasi hukum, yang merupakan nilai-nilai universal masyarakat internasional. Jepang menangani hal-hal itu dengan China secara langsung di berbagai tingkatan,” kata Matsuno dalam konferensi pers di Tokyo, Jumat (24/12/2021), dikutip Reuters.
Menurut Matsuno, keputusan Jepang itu diambil tanpa desakan dari pihak mana pun. Dia memastikan negaranya bertindak atas pertimbangan sendiri.
“Seperti yang ditunjukkan oleh Tokyo Games, Olimpiade dan Paralimpiade adalah perayaan perdamaian dan olahraga yang memberi keberanian kepada dunia. Pemerintah Jepang memutuskan tanggapannya terhadap Olimpiade Musim Dingin Beijing dengan mempertimbangkan poin-poin itu, dan memutuskannya sendiri,” klaim Matsuno.
Matsuno menegaskan, absennya pejabat Jepang di Olimpiade Beijing tidak perlu diartikan dengan “istilah khusus” apa pun. Dengan kata lain, Pemerintah Jepang tidak menyebut langkah itu sebagai bentuk boikot terhadap China.
Jepang biasanya bersikap lebih lembut tentang masalah HAM di China. Hal itu secara tak langsung juga mencerminkan ketergantungan Tokyo yang meluas pada negeri tirai bambu. Bagi Jepang, China tidak hanya dipandang sebagai pusat manufaktur, tetapi juga pasar untuk segala hal mulai dari otomotif hingga peralatan konstruksi.
Akan tetapi, Perdana Menteri Fumio Kishida kini menghadapi tekanan yang meningkat di dalam Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa untuk mengambil sikap lebih keras terhadap China, demikian lembaga penyiaran publik NHK melaporkan.