NEW YORK, iNews.id - Rusia menjadi salah satu dari dua negara yang memilih abstain dalam voting resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengesahkan pengiriman Pasukan Stabilisasi Internasional ke Jalur Gaza. Satu negara lain yang abstain adalah China.
Meski tidak menentang secara langsung, Moskow menyampaikan sejumlah kekhawatiran serius terkait isi dan implikasi resolusi yang diajukan Amerika Serikat tersebut.
Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, memaparkan alasan lengkap di balik keputusan abstain itu, menyoroti potensi masalah baik di lapangan maupun dalam proses politik Palestina.
1. Partisipasi Warga Palestina Terancam Terpinggirkan
Kekhawatiran terbesar Rusia adalah tidak jelasnya ruang bagi warga Palestina sendiri dalam mekanisme keamanan baru yang akan diterapkan di Gaza. Nebenzia menilai resolusi itu menyisihkan peran Palestina dalam menjaga keamanan wilayah mereka.
Menurut Moskow, keterlibatan lokal adalah kunci keberhasilan pasukan perdamaian mana pun. Namun, bahasa dalam resolusi dianggap tidak memberi jaminan bahwa Palestina akan menjadi bagian dari proses keamanan tersebut.
2. Tuduhan AS Tidak Beriktikad Baik
Nebenzia juga menuduh Amerika Serikat (AS) memiliki agenda politik terselubung. Dia menilai Washington tidak menunjukkan iktikad baik dalam meloloskan resolusi, dan khawatir dokumen tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk menjalankan agenda sepihak di wilayah Palestina.
“Dokumen ini tidak boleh menjadi dalih bagi eksperimen tak terkendali yang dilakukan AS di Israel dan wilayah Palestina,” ujarnya.
3. Hubungan Pasukan Internasional dengan Otoritas Palestina Tidak Jelas
Rusia mempertanyakan bagaimana Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) akan berkoordinasi dengan Pemerintah Otoritas Palestina (PA). Nebenzia menyoroti bahwa resolusi yang diadopsi tidak memberikan detail atau mekanisme yang jelas mengenai struktur koordinasi ini.
Tanpa aturan yang tegas, kata Nebenzia, pasukan internasional tampak diberi keleluasaan bertindak secara otonom, tanpa memperhatikan posisi, pendapat, atau legitimasi politik Ramallah.