Pemerintah Iran juga akan mengevaluasi kembali kebijakan upah minimum pada September mendatang guna memastikan keseimbangan antara pendapatan dan beban pengeluaran masyarakat tetap terjaga.
Selain itu, otoritas tengah menyiapkan program dukungan bagi sektor usaha yang terdampak perang. Bantuan keuangan akan diberikan kepada pelaku usaha kecil seperti bengkel yang mengalami gangguan produksi, termasuk skema pinjaman darurat bagi pekerja tertentu seperti pengemudi taksi.
Di balik kebijakan ini, Iran sedang menghadapi krisis ekonomi serius. Inflasi tercatat tetap di atas 40 persen, sementara nilai mata uang rial Iran terus melemah hingga menyentuh titik terendah sepanjang sejarah pada akhir 2025.
Kondisi tersebut membuat harga kebutuhan pokok melonjak tajam dan daya beli masyarakat menurun drastis. Tekanan ekonomi ini bahkan memicu gelombang demonstrasi sejak 28 Desember 2025 yang berujung kerusuhan dan menewaskan sekitar 1.500 orang, berdasarkan data resmi.
Dengan situasi itu, kenaikan upah minimum 60 persen bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan langkah strategis pemerintah untuk menjaga stabilitas sosial di tengah perang dan krisis yang terus membayangi.