"Sebuah perjanjian, jika tercapai, hanya akan dicapai melalui negosiasi langsung antara kedua pihak, tanpa prasyarat," bunyi pernyataan.
Disebutkan, pengakuan sepihak atas negara Palestina seperti memberikan hadiah sangat besar dan belum pernah terjadi sebelumnya terhadap atas serangan 7 Oktober.
Kantor PM juga menuduh serangan Hamas pada 7 Oktober yang membuat pembicaraan damai menjadi terganggu.
Pembicaraan untuk mencapai solusi dua negara, yakni negara Palestina yang meliputi Tepi Barat dan Gaza, berdampingan bersama Israel, terhenti sejak 2014.
Pernyataan kantor PM itu bertolak belakang dengan pembangkangan yang dilakukan Israel selama kepemimpinan Netanyahu yakni terus memperluas permukiman Yahudi di daerah pendudukan Tepi Barat. Komunitas internasional menegaskan permukiman itu ilegal, namun justru mendapat perlindungan dari pemerintah.