NIAMEY, iNews.id – Pemberontak di Niger yang kini berkuasa setelah menggulingkan Presiden Mohamed Bazoum, mengecam beberapa pakta militer yang pernah dibuat negara mereka dengan Prancis. Kini, mereka pun memutuskan untuk membatalkan perjanjian tersebut.
“Menghadapi sikap ceroboh Prancis dan reaksinya terhadap situasi (di Niger), Dewan Nasional Perlindungan Tanah Air memutuskan untuk membatalkan perjanjian kerja sama di bidang keamanan dan pertahanan dengan negara ini,” demikian pernyataan junta yang dibacakan oleh salah satu pemberontak dalam siaran televisi lokal, seperti dikutip kembali AFP, Kamis (3/8/2023).
Dewan Nasional Perlindungan Tanah Air adalah nama yang disematkan pemberontak kepada pemerintahan (junta) yang mereka bentuk pascapenggulingan Bazoum. Dewan itu juga berjanji untuk merespons setiap sikap agresif yang ditunjukkan oleh Masyarakat Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS).
“Setiap agresi atau upaya agresi terhadap Negara Niger akan mendapat tanggapan segera dan tanpa pemberitahuan dari Pasukan Pertahanan dan Keamanan Niger pada salah satu anggota (ECOWAS), dengan pengecualian negara-negara sahabat yang ditangguhkan,” kata pemberontak lagi.
Para pemimpin kudeta di Niger juga telah mengakhiri mandat duta besar untuk sejumlah negara, termasuk AS. “Fungsi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Niger untuk Prancis, Nigeria, Togo, dan Amerika Serikat dihentikan,” kata pernyataan itu.
Pada 26 Juli, Pasukan Pengawal Presiden (Paspampres) Niger menggulingkan Presiden Mohamed Bazoum dari kekuasaan. Komandan Paspampres, Jenderal Abdourahmane Tchiani, mendeklarasikan diri sebagai pemimpin baru negara itu.
Otoritas baru Niger mendesak masyarakat internasional untuk memprotes Prancis, yang telah menjalankan pemerintahan kolonial atas Niger selama lebih dari 60 tahun. Junta juga memprotes ECOWAS atas kemungkinan intrusi pasukan mereka ke Niger.