“Kami mendesak pihak berwenang Ukraina (untuk menjelaskan) bahwa penggeledahan di tempat dan tempat ibadah tersebut sepenuhnya sesuai dengan hukum internasional,” ujar Kehris.
“Bahwa hak pengadilan yang adil diberikan kepada mereka yang menghadapi tuntutan pidana dan bahwa setiap hukuman pidana sesuai dengan hak kebebasan berpendapat, berekspresi, dan beragama,” ucapnya.
Pada 28 Desember lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengeluarkan keputusan untuk menangguhkan kewarganegaraan Ukraina bagi 13 pemuka agama UOC. Zelensky juga meminta Parlemen Ukraina untuk mengesahkan undang-undang untuk melarang UOC dalam waktu dua bulan.
Sejak itu, RUU yang memuat permintaan Zelensky itu telah diajukan. Sementara itu, beberapa otoritas lokal di Ukraina telah memutuskan untuk melarang kegiatan UOC.
UOC adalah satu-satunya gereja Ortodoks kanonik di Ukraina yang diakui oleh semua gereja Ortodoks lokal lainnya di negara tersebut.