Ada beberapa UU yang mengalami perombakan atau amandemen dibahas parlemen Knesset. Salah satunya yang baru disahkan adalah membatasi syarat pencopotan seorang perdana menteri.
Miara menegaskan dalam suratnya, Netanyahu, sebagai PM yang sedang berhadapan dengan hukum, harus tetap berada di luar reformasi peradilan karena masalah ini sudah ditangani Menteri Kehakiman Yariv Levin.
"Situasi hukumnya jelas, Anda harus menahan diri dari keterlibatan apa pun dalam inisiatif mereformasi peradilan," kata Miara, seperti dilaporkan kembali Reuters, Jumat (24/3/2023).
Surat ini merupakan seruan terbaru dari Miara. Sebelumnya dia menegaskan Netanyahu harus tetap berada di luar karena keterlibatannya dalam pembahasan reformasi peradilan memicu konflik kepentingan, mengingat kasus yang dihadapinya.
Sementara itu dalam pesan yang disampaikan Partai Likud, seorang sumber membantah Netanyahu melanggar UU atau perjanjian terkait konflik kepentingan. Menurut sumber itu, pembahasan yang sedang di parlemen tidak berdampak pada persidangan Netanyahu.
Menurut sumber tersebut, perdana menteri berkewajiban mengupayakan konsensus lebih luas saat negara mengalami krisis yang bisa berdampak di dalam maupun luar negeri.