TEL AVIV, iNews.id - Jaksa Agung Israel Gali Baharav Miara menuduh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melanggar hukum dengan mengabaikan konflik kepentingan terkait persidangan kasus korupsi yang sedang dihadapinya. Dalam suratnya, Miara menyebut Netanyahu terlibat langsung dalam rencana reformasi peradilan.
Pada Kamis kemarin Netanyahu mengesampingkan semua pertimbangan dan akan melakukan apa pun demi mencapai solusi. Reformasi peradilan yang diusulkan parlemen koalisi sayap kanan Israel melemahkan fungsi Mahkamah Agung.
Israel menghadapi konflik internal sejak pembahasan reformasi peradilan yang menguntungkan posisi Netanyahu. Sang PM seolah acuh dengan kekacauan di negaranya yang sudah masuk ke institusi militer.
Netanyahu telah memanggil Menteri Pertahanan Yoav Gallant untuk meminta penjelasan soal dampak potensial reformasi peradilan pada militer. Semakin lama, banyak tentara cadangan yang membangkang.
Kondisi itu tak menyurutkan niat Netanyahu untuk meloloskan bagian penting dari rancangan undang-undang kontroversial itu pada pekan depan.
Ada beberapa UU yang mengalami perombakan atau amandemen dibahas parlemen Knesset. Salah satunya yang baru disahkan adalah membatasi syarat pencopotan seorang perdana menteri.
Miara menegaskan dalam suratnya, Netanyahu, sebagai PM yang sedang berhadapan dengan hukum, harus tetap berada di luar reformasi peradilan karena masalah ini sudah ditangani Menteri Kehakiman Yariv Levin.
"Situasi hukumnya jelas, Anda harus menahan diri dari keterlibatan apa pun dalam inisiatif mereformasi peradilan," kata Miara, seperti dilaporkan kembali Reuters, Jumat (24/3/2023).