NEW YORK, iNews.id - Rusia menyampaikan kritik tajam terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengesahkan pengiriman Pasukan Stabilisasi Internasional ke Jalur Gaza. Meski tidak menolak, Rusia memilih abstain dalam voting yang digelar pada Senin (17/11/2025), bersama satu negara lainnya.
Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, menjelaskan bahwa keputusan abstain itu diambil karena Moskow menilai resolusi yang diajukan Amerika Serikat (AS) mengesampingkan peran warga Palestina sendiri dalam menjaga perdamaian di Gaza. Menurutnya, upaya stabilisasi tidak boleh dijadikan proyek sepihak yang mengabaikan pihak yang paling terdampak.
Rusia Ragukan Iktikad Baik AS
Nebenzia menuding AS tidak menunjukkan iktikad baik dalam merancang dan meloloskan resolusi tersebut. Ia memperingatkan bahwa resolusi itu berpotensi menjadi dalih bagi Washington melakukan “eksperimen tak terkendali” di wilayah Israel dan Palestina.
“Yang terpenting adalah dokumen ini tidak boleh menjadi dalih bagi eksperimen tak terkendali yang dilakukan AS di Israel dan di wilayah Palestina yang diduduki,” ujarnya, dikutip dari Al Jazeera.
Kekhawatiran: Pasukan Bisa Bertindak Otonom
Rusia juga mempertanyakan ketidakjelasan mekanisme kerja sama Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) dengan Pemerintah Otoritas Palestina. Nebenzia menyebut tidak ada jaminan bahwa pasukan internasional akan menghormati posisi dan pendapat Ramallah.
Menurutnya, pasukan itu bahkan berpotensi bertindak secara otonom tanpa koordinasi dengan otoritas Palestina, yang bisa menyebabkan konsekuensi politik serius.
“Pasukan tersebut tampaknya bisa bertindak secara otonom tanpa memperhatikan posisi maupun pendapat Ramallah,” katanya.
Moskow Sebut Mengingatkan pada Praktik Kolonial Inggris
Nebenzia menilai pola yang muncul dari resolusi itu menyerupai pendekatan kolonial masa lalu. Dia menyebut langkah itu mengingatkan pada Mandat Inggris untuk Palestina di era Liga Bangsa-Bangsa, ketika penduduk Palestina tidak dilibatkan dalam keputusan penting yang menyangkut wilayah mereka.
“Hal ini bisa memperkokoh pemisahan Jalur Gaza dari Tepi Barat. Hal ini mengingatkan pada praktik kolonial dan Mandat Inggris untuk Palestina ketika pendapat rakyat Palestina sendiri tidak diperhitungkan,” tegasnya.