Kendati demikian, Gedung Putih sudah berupaya mengurangi risiko AI terhadap konsumen, pekerja, dan kelompok minoritas sambil memperkuat keamanan nasional melalui instruksi presiden yang dikeluarkan pada Oktober lalu.
Ketika ditanya apakah ada suara yang menentang ketika resolusi itu dibuat, para pejabat di Majelis Umum PBB tak menampiknya. Mereka mengakui bahwa ada banyak perbincangan yang memanas selama proses negosiasi. “Namun kami secara aktif terlibat dengan China, Rusia, Kuba, dan negara-negara lain yang sering kali tidak sepaham dengan kami dalam berbagai permasalahan,” kata salah satu pejabat yang berbicara secara anonim.
“Kami percaya resolusi ini memberikan keseimbangan yang tepat antara memajukan pembangunan, sambil terus melindungi hak asasi manusia,” ucapnya.
Seperti pemerintah di seluruh dunia, para pejabat China dan Rusia sangat antusias menjajaki penggunaan alat AI untuk berbagai tujuan. Bulan lalu, Microsoft mengatakan telah menangkap peretas dari kedua negara yang menggunakan perangkat lunak OpenAI yang didukung Microsoft untuk mengasah keterampilan spionase mereka.