Hanya saja Jamil menegaskan DNAA bukan berarti kasus yang melibatkan Najib dibatalkan sepenuhnya. Penuntutan akan dibuka kembali jika jaksa mengajukan kembali.
“Perintah DNAA tidak merugikan penuntutan kasus. Jaksa penuntut masih bisa mengajukan tuntutan ulang,” kata Jamil, seperti dikutip dari The Straits Times, Kamis (28/11/2024).
Kasus ini memicu kecaman keras dari para pakar hukum terhadap jaksa penuntut umum yang menangani skandal megakorupsi menghebohkan Malaysia, bahkan dunia ini.
Pakar dari Vriens & Partners Halmie Azrie Abdul Halim mengatakan, ketidakmampuan jaksa untuk menyediakan dokumen yang diperlukan mencerminkan buruknya kinerja Kejaksaan Agung (AGC).
“Enam tahun lebih dari cukup untuk meneyrahkan dokumen yang sesuai. Jika mereka tidak dapat menyerahkan dokumen tersebut, dengan alasan Undang-Undang Rahasia (OSA), maka jaksa penuntut seharusnya mencabut kasus tersebut. Sekarang jaksa harus mengajukan tuntutan ulang, jika AGC masih mau melakukannya,” katanya.