“Selain itu, para ahli mencatat bahwa jumlah (perolehan suara) PSI yang dikeluarkan KPU lebih tinggi dibandingkan penghitungan TPS dan perkiraan penghitungan cepat (quick count). Meski masih dalam batas kesalahan penghitungan cepat yang biasanya dapat diandalkan, mereka menilai perbedaannya masih tidak wajar,” ungkap BenarNews.
Politisi PPP, Muhammad Romahurmuziy menduga ada upaya di beberapa daerah untuk menggelembungkan suara PSI. Menurut dia, dugaan penggelembungan itu dalam banyak kasus, bukan terjadi di tingkat TPS, melainkan diduga di tingkat kabupaten.
Romy, sapaan Romahurmuziy, juga menuding adanya surat suara yang tidak sah yang dimasukkan menjadi suara milik PSI. “Setiap penggeseran suara tidak sah menjadi suara PSI, jelas merugikan perolehan seluruh partai politik peserta pemilu,” ujarnya.
Dia mencontohkan kasus di Jawa Barat, ketika suara PSI meningkat dari satu menjadi 21 di TPS di Desa Banjaran Wetan. Dia juga merujuk pada cuitan yang mengungkap perolehan suara PSI melonjak dari nol menjadi 69 di Desa Kroyo, Jawa Tengah, menurut Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) Pemilu 2024 milik KPU.
Laporan media luar negeri itu juga menyebutkan bahwa PSI dipandang sebagai kendaraan bagi Kaesang—yang saat ini berusia 29 tahun—untuk mengikuti jejak Jokowi meraih tampuk kekuasaan di pemerintahan. Seperti diketahui, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sudah masuk ke dalam sistem pemerintahan sejak tiga tahun lalu dengan menjadi wali kota Surakarta (Solo). Kini, Gibran yang mencalonkan diri sebagai wakil presiden bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada pemilu 14 Februari lalu, diprediksi akan melenggang ke Istana.
“Seolah-olah Jokowi sedang berusaha membuktikan kebenaran para pengkritiknya yang menuduh dia sedang berusaha membangun dinasti politik. Para kritikus mengatakan Jokowi telah menggunakan pengaruhnya untuk memasukkan kerabatnya ke dalam sistem politik dan menjamin kelangsungan kekuasaannya, (meski) Jokowi membantah mempunyai niat seperti itu,” bunyi laporan itu.
Tuduhan tersebut bukan satu-satunya yang merusak citra Pemilu 2024. Baru-baru ini, dua kelompok pemantau pemilu menyebut pemilu ini adalah yang terburuk sejak transisi demokrasi di Indonesia pada 1998. Beberapa indikasi utama yang menunjukkan rendahnya kualitas pemilu kali ini antara lain mencakup penyalahgunaan perangkat negara untuk keperluan pemilu; favoritisme; kurangnya transparansi dalam pendanaan kampanye, dan; kecurangan.
Ketua KPU Hasyim Asyari membantah tudingan adanya penggelembungan suara PSI.