YANGON, iNews.id - Panglima angkatan bersenjata Myanmar Min Aung Hlaing akhirnya buka mulut untuk mengomentari hasil temuan tim pencari fakta PBB soal pembantaian muslim etnis Rohingya.
Pernyataan Min ini disampaikan sepekan setelah tim pencari fakta PBB merilis hasil penyelidikan yang menyebut telah terjadi pembersihan etnis terhadap muslim Rohingya. Tim juga merekomendasikan kepada Dewan Keamanan PBB untuk menyeret para pejabat militer Myanmar ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).
Min mengatakan, PBB tak punya hak untuk mengintervensi kedaulatan negaranya.
Tidak ada negara, organisasi, atau kelompok yang punya "hak untuk ikut campur dalam pengambilan keputusan menyangkut kedaulatan negara. Berbicara untuk mencampuri urusan dalam negeri (menimbulkan) kesalahpahaman," kata Min, dalam pidatonya kepada para tentara Minggu kemarin, sebagaimana dilaporkan kembali AFP, Senin (24/9/2018).
Tim pencari fakta PBB mewawancari warga etnis Rohingya di pengungsian untuk mengetahui kekejaman yang dilakukan militer Myanmar dalam aksi kekerasan terbaru pada Agustus tahun lalu. Pembantaian ini memaksa lebih dari 700.000 umat Islam Rohingya eksodus dari kampung halaman mereka di Rakhine ke Bangladesh.
Para tentara yang dibantu etnis penganut Budha di Rakhine membunuh, memerkosa, membakar, menyiksa, sampai pada level yang tak diterima akal sehat manusia.
Pemerintah sipil Myanmar, yang dipimpin Aung San Suu Kyi, membantah laporan itu karena didapat dari satu sisi. Tapi di sisi lain, Myanmar tak memberi izin tim PBB menyelidiki langsung ke Rakhine.
Tim pencari fakta PBB juga mengkritik penerima Hadiah Nobel Perdamaian itu karena tidak berbuat atau lalai. Dia Atas sikap diamnya itu, Suu Kyi dianggap turut berkontribusi terhadap kekerasan yang dialami muslim Rohingya.