YANGON, iNews.id - Pemerintah Myanmar akhirnya merespons tuduhan dari penyelidik Dewan HAM PBB soal pembersihan etnis atau genosida terhadap muslim Rohingya oleh militer negara itu.
Myanmar menolak hasil temuan tim pencari fakta soal pembataian etnis serta adanya enam perwira militer yang harus bertanggung jawab.
"Kami tidak mengizinkan FFM (tim pencari fakta PBB) untuk masuk Myanmar, itulah mengapa kami tidak setuju dan menerima resolusi apa pun yang dibuat Dewan HAM," demikian bunyi pernyataan pemerintah, dilaporkan surat kabar Global New Light of Myanmar, yang dinukil AFP, Rabu (29/8/2018).
PBB merilis hasil penyelidikan pada Senin (20/8/2018). Hasilnya, para pejabat militer Myanmar harus diselidiki atas tuduhan pembasmian etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Penyelidikan ini didasarkan pada keterangan dari 875 korban dan saksi mata. Selain itu, PBB juga mengolah data dari gambar satelit, dokumen autentik, foto, dan video.
Laporan ini merinci bentuk kekejaman mengerikan yang dilakukan terhadap muslim Rohingya, termasuk pembunuhan, penghilangan paksa, penyiksaan, serta kekerasan seksual yang dilakukan dalam skala besar.