TEL AVIV, iNews.id - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membantah tuduhan bahwa partainya, Likud, berada di balik upaya mencaplok wilayah Tepi Barat dari Palestina. Dia menegaskan, langkah itu justru digerakkan oleh kelompok oposisi untuk memprovokasi ketegangan politik di tengah tekanan internasional, terutama dari Amerika Serikat (AS).
Pernyataan itu disampaikan Netanyahu setelah Presiden AS Donald Trump dan Wakil Presiden JD Vance melontarkan kritik keras terhadap rencana pencaplokan yang disebut sebagai tindakan “bodoh dan berisiko tinggi.”
Tekanan dari Washington membuat Netanyahu langsung memerintahkan partai serta koalisinya untuk menunda seluruh pembahasan rancangan undang-undang (RUU) pencaplokan di parlemen Knesset.
“Partai Likud dan mitra koalisi keagamaan tidak memberikan suara untuk RUU ini, kecuali satu anggota Likud yang baru saja dipecat dari jabatan ketua komite Knesset. Tanpa dukungan dari kami, RUU itu tidak akan pernah lolos,” tegas Netanyahu dalam pernyataan resmi dari kantornya, Jumat (24/10/2025).
Dia menuding pemungutan suara RUU tersebut merupakan “aksi provokasi politik” yang sengaja dilancarkan oposisi untuk mempermalukan pemerintah dan merusak hubungan Israel dengan sekutunya, terutama Amerika Serikat.
“Ini adalah upaya oposisi untuk menimbulkan perpecahan di tengah kunjungan penting Wakil Presiden AS JD Vance ke Israel,” tambahnya.
Sebelumnya, Knesset sempat menyetujui dua rancangan awal terkait pencaplokan Tepi Barat dan blok permukiman Ma’ale Adumim. Meski belum menjadi undang-undang (UU), langkah itu memicu kecaman global dan mengancam hubungan diplomatik Israel-AS.