"Bagi mereka yang cukup uang bisa terbebas dari apa pun, termasuk tindakan pembunuhan," kata pembelot lain, yang pernyataanya dikutip dalam laporan PBB.
Laporan PBB itu juga mengkritik kebijakan ekonomi Kim Jong Un yang memerintah sejak ayahnya meninggal pada 2011.
Namun, Korea Utara justru menuding kesulitan ekonomi terjadi karena sanksi yang diterapkan karena program nuklir negara itu.
Laporan itu juga menyebut bahwa pihak militer masih mendapat prioritas pendanaan dibandingkan persediaan pangan rakyat.
Badan Pangan Dunia (WFP) memperkirakan, 10,1 juta warga Korea Utara mengalami kesulitan pangan sementara panen terburuk negara itu menyebabkan kekurangan lebih dari satu juta ton pangan.