"Saya khawatir bahwa fokus tentang masalah nuklir akan mengalihkan perhatian dari kondisi hak asasi jutaan orang Korea Utara," kata Komisaris HAM PBB, Michelle Bachelet.
"Hak untuk pangan, kesehatan, rumah, kerja, dan kebebasan bergerak adalah universal. Namun di Korea Utara, mereka tergantung pada kemampuan orang untuk menyuap pejabat negara," katanya.
Korea Utara mengungkapkan kemarahan atas laporan itu.
"Laporan seperti itu dibuat-buat karena selalu berdasarkan kesaksian para pembelot yang menyebutkan informasi yang dibuat-buat agar mereka hidup atau mereka melakukannya karena tekanan," kata perwakilan Korea Utara di kantor HAM PBB, di Jenewa, seperti dikutip Reuters.