NEW YORK, iNews.id - Majelis Umum PBB, Selasa (26/4/2022), mengadopsi resolusi baru melalui konsensus yang mengharuskan lima anggota tetap Dewan Keamanan untuk menjelaskan penggunaan hak veto.
Dorongan untuk mereformasi Dewan Keamanan PBB itu disambut meriah oleh mayoritas dari 193 anggota Majelis Umum. Resolusi ini diusulkan tak lepas dari dampak invasi Rusia ke Ukraina.
Seorang diplomat di PBB mengatakan, langkah itu dimaksudkan untuk membuat pemegang hak veto yakni Amerika Serikat, China, Rusia, Prancis, dan Inggris membayar dengan harga politik yang mahal jika menggunakan hak istimewa mereka, yakni memveto untuk membatalkan suatu resolusi.
Isinya mengamanatkan, Majelis Umum bisa mengadakan sidang debat dalam waktu 10 hari kerja setelah veto dikeluarkan. Sidang membahas kondisi mengapa negara bersangkutan mengeluarkan veto.
Hampir 100 negara menyetujui resolusi yang disponsori oleh Liechtenstein itu. Ironisnya dari negara-negara itu ada Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Padahal, AS beberapa kali menggunakan hak vetonya untuk mendukung Israel soal konflik dengan Palestina.
Rusia dan China tidak termasuk di antara pendukung resolusi tersebut. Seorang diplomat dari salah satu negara yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, mengkritik langkah itu. Menurut dia resolusi ini hanya akan memecah PBB lebih dalam.
Duta Besar Liechtenstein untuk PBB Christian Wenaweser mengatakan dengan disahkannya resolusi ini maka akan ada prosedur baru dalam penggunaan hak veto. Meski demikian dia membantah usulan ini ditujukan kepada Rusia terkait invasi ke Ukraina.
"Ini tidak ditujukan kepada Rusia," katanya, dikutip dari AFP.