Ketegangan memuncak pada pekan ini, ketika Rutte meminta dukungan kepada koalisinya atas RUU yang dibuat untuk membatasi masuknya anak-anak pengungsi perang yang sudah berada di Belanda. RUU itu bakal membuat keluarga pengungsi menunggu setidaknya dua tahun sebelum mereka dapat bersatu dengan anak-anak mereka.
Rancangan regulasi itu tidak didukung oleh Persatuan Kristen berhaluan tengan dan Partai D66 yang liberal. Kedua partai itu tidak suka dengan kebijakan imigrasi yang terlalu keras. Proses pembahasan RUU menemui jalan buntu.
Kendati sudah tumbang, koalisi Rutte tetap akan menjalankan fungsi sebagai pemerintah sementara sampai pemerintahan baru terbentuk setelah pemilu yang baru digelar. Proses ini biasanya memakan waktu berbulan-bulan.
Kantor berita ANP melaporkan, Komisi Pemilihan Umum Belanda menyatakan bahwa pemilu mungkin baru bisa digelar setelah pertengahan November.
Dengan menyandang status sebagai pemerintah sementara, Kabinet Rutte kini tidak dapat lagi memutuskan kebijakan baru pemerintah. Akan tetapi, sang perdana menteri mengatakan, kondisi tersebut tidak akan memengaruhi dukungan Belanda untuk Ukraina.