Laporan media memperkirakan, pengunduran diri tersebut juga akan menjalar ke sekitar 2.700 dokter lainnya. Angka itu sekitar 20 persen dari peserta koas dan dokter praktik Korsel. Ini tentu saja akan memengaruhi layanan darurat dan perawatan akut.
Pemerintah Korsel menegaskan aksi mundur bersama para dokter adalah tindaka melanggar hukum dan akan meresponsnya dengan tegas, termasuk mereka yang mogok. Aksi mundur dan protes itu juga tak akan mengubah rencana pemerintah untuk menambah jumlah dokter ke depannya.
Wakil Menteri Kesehatan Park Min Soo memerintahkan semua rumah sakit untuk mengabaikan pengunduran diri yang diajukan para dokter. Mereka yang tidak mematuhi perintah back to work akan dihukum berdasarkan undang-undang layanan medis.
"Tidak akan ada pengampunan atau penangguhan hukuman kali ini," kata Park, dikutip dari Reuters, Jumat (16/2/2024).
Pemerintah sebenarnya sudah berencana menambah jumlah dokter sejak 2020, namun ditangguhkan setelah muncul penolakan yang deras. Saat itu pemerintah menargetkan penambahan 4.000 mahasiswa kedokteran selama 10 tahun.
Selain itu pemerintah juga berupaya menambah dokter spesialis, terutama kebidanan dan anak, serta memperkuat perlindungan profesi dari tuntutan malapraktik dan lainnya.