Militer beryakinan perebutan kekuasaan dari pemerintahan Aung San Suu Kyi sesuai konstitusi. Mereka menuduh adanya kecurangan dalam pemilihan umum pada November 2020 yang dilakukan partai Suu Kyi, Liga Nasional untk Demokrasi (NLD).
Namun tuduhan itu dibantah oleh komisi pemilihan dan organisasi pemantau internasional saat itu.
Negara-negara Barat mengecam perebutan keuasaan oleh militer dan menyebutnya sebagai kudeta yang ditindaklanjuti dengan menjatuhkan sanksi kepada para pejabat.
Pemerintahan militer juga menahan banyak jurnalis, termasuk dari media asing serta mencabut izin mereka.
Di sisi lain, penguasa Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing menggambarkan media sebagai hal penting dalam kebebasan berekspresi dan demokrasi, namun menyerukan media lokal untuk mencegah infiltrasi ide-ide asing.