YANGON, iNews.id - Pemerintah Myanmar yang dikendalikan militer mengancam akan menggugat media asing yang menyebutnya sebagai junta. Bukan hanya itu, pemerintah juga akan memperkarakan media yang menyebut perebutan kekuasaan pada 1 Februari lalu sebagai kudeta.
Kementerian Informasi Myanmar mengumumkan peringatan itu melalui surat kabar Global New Light of Myanmar, Rabu (30/6/2021).
"Beberapa kantor berita asing diperingatkan untuk tidak menggunakan lebih lanjut istilah dewan militer/junta militer/junta terhadap pemerintah di masa mendatang serta tidak mengutip dan membesar-besarkan berita palsu," demikian isi pernyataan, seperti dilaporkan kembali Reuters, Kamis.
Dilanjutkan, tindakan akan diambil terhadap mereka di bawah undang-undang yang berlaku jika menggunakan istilah yang salah serta membesar-besarkan dan menyebarkan informasi palsu.
Direktur Kementerian Informasi maupun juru bicara dewan militer tidak merespons permintaan berkomentar dari Reuters soal pengumuman ini.
Militer beryakinan perebutan kekuasaan dari pemerintahan Aung San Suu Kyi sesuai konstitusi. Mereka menuduh adanya kecurangan dalam pemilihan umum pada November 2020 yang dilakukan partai Suu Kyi, Liga Nasional untk Demokrasi (NLD).