"Jauh dari tindakan terisolasi, kejahatan ini dikoordinasikan dan dilakukan sesuai kebijakan pemerintah, dengan pengetahuan atau dukungan langsung dari komandan serta pejabat senior pemerintah," demikian isi laporan setebal 141 halaman itu.
Laporan tersebut menyoroti lonjakan sejumlah pembunuhan di luar proses hukum, sebagian besar pembunuhan yang dilakukan pasukan keamanan tidak melalui penuntutan.
Tim meneliti sekitar 2.500 insiden sejak 2014 melibatkan lebih dari 5.000 pembunuhan oleh pasukan keamanan.
Para penyelidik menilai pihak berwenang Venezuela juga harus melakukan penyelidikan secara independen, tidak memihak, dan transparan atas temuan tersebut. Hanya saja mereka menggarisbawahi sulit untuk menggelar penyelidikan independen oleh otoritas hukum Venezuela. Oleh karena itu penyelidik HAM PBB menyarankan Pengadilan Kriminal Internasional untuk turun tangan memberikan tindakan hukum.
Sementara Menteri Luar Negeri Venezuela Jorge Arreaza membantah tuduhan itu dalam cuitannya. Dia menyebut laporan itu dibuat dari jauh tanpa melalui proses penyelidikan yang teliti serta dikendalikan oleh pemerintah yang tunduk pada Amerika Serikat.
Dia menegaskan, laporan yang dibuat tim pencari fakta penuh dengan kebohongan.