Menurut Hun Sen, artikel itu memutarbalikkan fakta mengenai sistem pengelolaan anggaran pemerintah. Dia menegaskan hanya perdana menteri yang punya wewenang untuk membuat keputusan soal bantuan kemanusiaan ke negara asing.
Sementara itu Ith Sothoeuth, direktur Pusat Media Independen Kamboja (CCIM), pihak yang mengawasi VOD, menyatakan masih menyelidiki kasus tersebut.
“Saya tidak bisa memberikan jawaban sekarang karena sedang mempelajari kasus ini, mengumpulkan lebih banyak informasi dan mendiskusikan bagaimana meresponsnya,” katanya.