Mengapa keadaan darurat dipertimbangkan sekarang?
Pemerintah saat ini sedang memerangi pandemi Covid-19 di Malaysia, dengan Sabah menjadi yang paling parah terkena dampaknya, dengan lonjakan jumlah kasus menyusul kampanye untuk pemilihan negara bagian pada bulan September. Selain itu, PM Muhyiddin tengah menghadapi upaya kudeta oleh pemimpin oposisi Anwar Ibrahim, dan banyak orang Malaysia yang tidak tertarik pada pemilihan umum selama krisis Covid-19.
Namun, ada tanda tanya besar apakah Perdana Menteri Muhyiddin Yassin memiliki cukup dukungan di Parlemen. Ada kekhawatiran bahwa pemilihan umum dapat dibatalkan, bahkan ketika jumlah kasus Covid-19 terus meningkat, jika koalisinya yang berkuasa runtuh jika dia gagal meloloskan anggaran tahun depan pada 6 November karena dia tidak memiliki cukup anggota parlemen di belakangnya.
Sudah berapa kali Malaysia mengalami keadaan darurat sebelumnya?
Empat kali.
Pertama terjadi pada tahun 1964, keadaan darurat diberlakukan secara nasional selama Konfrontasi Indonesia-Malaysia, setelah tentara Indonesia mendarat di tanah Malaysia. Konfrontasi berakhir pada Agustus 1966.
Kedua pada tahun 1966, pemerintah mengumumkan Keadaan Darurat Sarawak - keadaan darurat pertama yang diberlakukan di satu negara bagian. Pemberlakukan terkait kisruh politik untuk menggulingkan menteri utama, Datuk Stephen Kalong Ningkan. Banding pengadilannya ditolak pada Agustus 1968.
Keadaan darurat ketiga diberlakukan secara nasional pada tahun 1969 karena kerusuhan ras 13 Mei. Polisi dan militer dikerahkan untuk menjaga aturan jam malam.