Keinginan Erdogan untuk memperluas kekuasaan presiden membuahkan hasil pada April 2017. Perubahan besar pada konstitusi yang menghapus jabatan perdana menteri dan memberdayakan presiden sebagai kepala pemerintahan eksekutif dilakukan melalui referendum.
Perubahan tersebut diterapkan setelah siklus pemilu berikutnya yang sempat direncanakan pada November 2019. Namun, pemilu dini dibatalkan, dan pada 24 Juni 2018, Erdogan memenangkan mayoritas suara untuk jabatan presiden.
Setelah dilantik pada 9 Juli, dia mengambil alih jabatan presiden yang sudah diperluas.
Untuk pertama kali sejak AKP meraih kekuasaan pada 2004, hasil pemilu menunjukkan bahwa partai tersebut kehilangan pengaruhnya di lima kota besar, termasuk Ankara dan Istanbul, sehingga memberikan pukulan besar terhadap agenda nasional Erdogan.
Berbulan-bulan kemudian, beberapa petinggi AKP meninggalkan partai tersebut dan menentang kepemimpinan Erdogan.