Dalam pernyataan UMCA menilai Jepang seharusnya tidak mengakui rezim militer yang baru dibentuk.
Mathida (50), demonstran yang bekerja di sebuah restoran di Tokyo, mengatakan, dia bergabung dalam unjuk rasa untuk mendorong pejabat Jepang berbuat lebih banyak guna memulihkan demokrasi di Myanmar.
“Kami ingin pemimpin dan ibu kami, Aung San Suu Kyi, dibebaskan,” katanya.
Sementara itu juru bicara pemerintah Jepang menolak berkomentar saat ditanya wartawan. Dia hanya mengulangi pernyataan sebelumnya bahwa Jepang akan tetap berhubungan dekat dan terus memantau situasi di Myanmar.
Seorang pejabat tinggi pertahanan mengatakan, Jepang perlu berhati-hati dalam pendekatan terhadap Myanmar. Pasalnya memutus hubungan dengan Myanmar bisa berisiko membuat negara itu mendekat ke China.
Seperti diketahui, militer Myanmar mengambil alih kekuasaan pemerintahan sipil pada Senin (1/2/2021) dengan tuduhan kecurangan pemilu 8 November 2020. Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Suu Kyi menang telak dalam pemilu.