PARIS, iNews.id – Prancis pada Selasa (21/7/2020) mengutuk keras pemenjaraan kelompok agama dan etnik minoritas di wilayah Xinjiang oleh Pemerintah China. Negara Eropa itu pun menilai tindakan China tersebut tidak dapat diterima.
Paris pun menuntut agar Beijing membiarkan pengamat hak asasi manusia (HAM) independen mengunjungi Xinjiang. Sejumlah organisasi HAM dan para ahli memperkirakan, lebih dari 1 juta warga etnik Uighur dan kelompok minoritas berbahasa Turki lainnya telah dikumpulkan di kamp-kamp konsentrasi.
“Prancis dengan cermat mengikuti semua kesaksian yang disampaikan oleh pers dan melalui organisasi-organisasi hak asasi manusia,” kata Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves le Drian, kepada parlemen seperti dikutip AFP.
“Menurut informasi yang kami baca atau miliki, ada kamp-kamp penjara untuk orang-orang Uighur, penahanan massal, penghilangan paksa, kerja paksa, sterilisasi paksa, penghancuran warisan Uighur,” ujar Le Drian.
Dia menuturkan, semua tindakan China itu tidak dapat diterima. “Kami mengutuk mereka (China) dengan keras,” kata Le Drian lagi yang disambut tepuk tangan orang-orang di Parlemen Prancis.