Dia mengatakan, Prancis ingin China mengizinkan akses kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia untuk memantau langsung kondisi terkini masyarakat Uighur.
Komentar Le Drian itu muncul di saat ketegangan Barat dan China yang meningkat karena penerapan Undang-Undang Keamanan Nasional yang kejam di Hong Kong. Selain itu, saat ini ini tengah meningkat pula perlawanan AS dan Inggris terhadap penggunaan produk yang dibuat oleh raksasa telekomunikasi China, Huawei.
Awal bulan ini, AS memberikan sanksi kepada pejabat senior China, menuntut diakhirinya penindasan yang mengerikan terhadap masyarakat Muslim Uighur. Pada Senin (20/7/2020), AS juga merilis daftar hitam 11 perusahaan China yang dituduh terlibat dalam penindasan terhadap etnik minoritas itu.
Pada hari Minggu, Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab juga menuduh Beijing melakukan pelanggaran HAM yang berat dan mengerikan.