Jawabannya adalah karena solusinya tidak sesederhana itu.
Memang ada ketentuan dalam perundangan AS yang memungkinkan presiden untuk mengarahkan proyek-proyek konstruksi militer saat perang atau keadaan darurat nasional, namun dana itu harus berasal dari anggaran Kementerian Pertahanan yang dialokasikan oleh Kongres untuk keperluan lain.
Langkah seperti itu dapat mendorong Kongres, termasuk para politikus Partai Republik, untuk menentangnya secara keras.
Lalu akan ada perlawanan hukum yang tak terhindarkan dari Demokrat jika kekuasaan presiden seperti itu diberlakukan. Perintah apa pun dari presiden untuk membangun perbatasan akan dihadapkan pada gugatan pengadilan yang sama kerasnya menghalangi pembangunannya.
Pernyataan-pernyataan terbaru presiden lebih tampak sebagai sekadar upaya untuk mendapatkan posisi terkuat dalam bernegosiasi dengan Demokrat.
Trump mengatakan apa yang dikatakannya itu bukan ancaman—dan dia mungkin benar. Itu hanya sekadar gertakan.