ISLAMABAD, iNews.id - Perdana Menteri Pakistan Imran Khan bertekad menyampaikan isu Kashmir kepada pihak yang menangani kepentingan global, termasuk Dewan Keamanan PBB.
Hal itu dia sampaikan sehari setelah India mencabut status khusus wilayah Kashmir yang disengketakan dan diklaim sepenuhnya oleh kedua negara.
India menambah ketentuan khusus dalam konstitusinya pada 1949, memberikan otonomi kepada wilayah Jammu dan Kashmir, yang memungkinkan wilayah itu memiliki konstitusi sendiri, bendera sendiri, dan kebebasan terkait semua hal kecuali urusan luar negeri, pertahanan, dan komunikasi.
Pemerintah India, yang dipimpin nasionalis Hindu, membatalkan ketentuan konstitusi itu pada Senin (5/8/2019).
Kepada sidang darurat parlemen Pakistan, Khan mengatakan tindakan India itu akan meningkatkan pemberontakan yang sedang berlangsung di wilayah Kashmir yang mayoritas penduduknya Muslim. Menurutnya, jika ketegangan kembali memuncak, bisa memicu perang lagi antara kedua negara bersenjata nuklir itu.