KOLOMBO, iNews.id - Pemerintah Sri Lanka butuh waktu untuk mempertimbangkan menerima atau tidak usulan larangan pemakaian burka oleh muslimah. Mentreri Keamanan Publik Sri Lanka Sarath Weerasekara pada Sabtu lalu mengusulkan agar burka dilarang karena menunjukkan ekstremisme agama.
Dia masih meminta persetujuan Kabinet untuk resmi melarang pakaian muslimah yang menutupi tubuh dan wajah itu dengan alasan keamanan nasional.
Namun juru bicara pemerintah Keheliya Rambukwella mengatakan, larangan burka merupakan keputusan serius yang membutuhkan konsultasi dan konsensus.
“Ini akan dilakukan dengan konsultasi, jadi butuh waktu," ujarnya, dikutip dari Associated Press, Selasa (16/3/2021).
Sebelumnya, seorang diplomat Pakistan di Sri Lanka serta ahli PBB mengungkapkan keprihatinan dengan usulan pelarangan burka.
Duta Besar Pakistan Saad Khattak, dalam cuitan mengatakan, larangan burka hanya akan melukai perasaan umat Islam.
Pelapor khusus PBB tentang kebebasan beragama, Ahmed Shaheed, menilai larangan itu tidak sesuai dengan hukum internasional serta hak kebebasan ekspresi beragama.