KABUL, iNews.id - Pemerintah Taliban di Afghanistan mengeluarkan dekrit tentang hak-hak perempuan. Sayang, dekrit itu tak mencakup akses perempuan dalam sektor pendidikan atau pekerjaan di luar rumah.
Dalam dekrit tersebut, Taliban menyatakan bahwa perempuan tidak boleh dianggap atau dijadikan properti. Wanita juga tidak boleh dipaksa menikah.
"Wanita bukanlah properti, tetapi manusia yang mulia dan bebas. Tidak ada yang bisa memberikannya kepada siapa pun sebagai imbalan perdamaian atau untuk mengakhiri permusuhan," dekrit Taliban, yang dirilis oleh juru bicara Zabihillah Muhajid.
Selain itu, Taliban juga menyatakan janda harus memiliki bagian dalam properti mendiang suami.
"Pengadilan harus mempertimbangkan aturan ketika membuat keputusan. Kementerian agama dan informasi harus mempromosikan hak-hak ini," katanya.