Sejumlah jajak pendapat mengunggulkan Demokrat untuk merebut DPR, sementara persaingan di Senat masih berlangsung ketat dan belum bisa dipastikan.
Sejak kembali menjabat pada Januari 2025, Trump telah menguji batas-batas kekuasaan presiden. Dia menggunakan kewenangan eksekutif untuk memberlakukan tarif besar-besaran, memperketat penegakan kebijakan imigrasi, memangkas jumlah pegawai pemerintah federal, hingga menjalankan tujuan kebijakan luar negeri, termasuk perang melawan Iran, tanpa persetujuan Kongres.
Salah satu pengecualian adalah paket besar pemangkasan pajak dan belanja pemerintah yang disahkan Kongres yang dikuasai Partai Republik dan ditandatangani Trump menjadi undang-undang pada Juli 2025.
Trump juga berulang kali menetapkan status darurat nasional untuk memperluas kemampuannya mengambil tindakan tanpa harus menunggu undang-undang baru.
Kongres memang dapat melakukan pemungutan suara untuk mengakhiri status darurat tersebut. Namun, Trump masih bisa menggunakan hak veto untuk menggagalkannya. Untuk mengesampingkan veto presiden, diperlukan dukungan dua pertiga anggota di DPR maupun Senat.
Meski demikian, Kongres yang dikuasai Demokrat tetap berpotensi menciptakan berbagai hambatan besar bagi pemerintahan Trump.