WASHINGTON, iNews.id - Tekanan terhadap Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump semakin meningkat menyusul spekulasi rencana intervensi militer di Venezuela. Partai Demokrat menegaskan Trump tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan perang secara sepihak, dan mereka bertekad untuk mencegah setiap langkah menuju konflik bersenjata.
Isyarat Trump sebelumnya, termasuk peringatan kepada maskapai internasional agar menghindari wilayah udara Venezuela, telah memicu dugaan bahwa Gedung Putih tengah menyiapkan serangan darat. Namun Trump membantah rumor tersebut. Meski begitu, langkah-langkah kebijakan pemerintahannya dipandang Kongres sebagai sinyal eskalasi.
Demokrat: Keputusan Perang Bukan Hak Presiden
Pemimpin Minoritas Senat, Chuck Schumer, menegaskan konstitusi AS sangat jelas hanya Kongres yang memiliki hak untuk menyatakan perang, bukan presiden.
“Jika pemerintahan Trump melanjutkan rencana untuk melancarkan serangan militer terhadap Venezuela, kami akan mengajukan War Powers Resolution untuk memblokir pengerahan pasukan AS,” kata Schumer, dikutip dari Sputnik, Selasa (2/12/2025).
Pernyataan keras ini merupakan sinyal bahwa Demokrat siap menggunakan seluruh mekanisme hukum untuk mencegah Trump mengambil tindakan militer tanpa persetujuan legislatif.
Telepon Singkat Trump-Maduro Ikut Memanaskan Situasi
Sumber pemerintah AS mengatakan kepada Reuters bahwa Trump sempat melakukan percakapan telepon singkat, kurang dari 15 menit, dengan Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada 21 November.
Dalam percakapan itu, Trump dilaporkan mendesak Maduro untuk minggat paling lambat 28 November, namun permintaan itu ditolak.
Maduro sendiri disebut bersedia meninggalkan Venezuela, tetapi dengan syarat berat:
Trump diketahui menolak sebagian besar permintaan tersebut.