JAKARTA, iNews.id - Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (PansusRaperda KTR) DPRD DKI Jakarta meninjau ulang dan menampung berbagai aspirasi masyarakat. Hal tersebut terutama merespon suara dari pedagang kecil dan pelaku sektor hiburan yang khawatir terdampak aturan larangan penjualan rokok dan perluasan kawasan tanpa rokok.
Terkait rencana peninjauan ulang, Ketua Dewan Pertimbangan Wilayah Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (DPW APPSI) DKI Jakarta, Ngadiran menegaskan legislatif harus tetap mencabut pasal-pasal pelarangan penjualan.
"Mulai dari penerapan zona pelarangan penjualan rokok radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, pelarangan pemajangan, perluasan kawasan tanpa rokok hingga pasar tradisional, pasar rakyat hingga kewajiban memiliki izin berusaha khusus bagi penjualan rokok," ucap Ngadiran di Jakarta, Sabtu (25/10/2025).
Ngadiran menilai, pasal-pasal tersebut harus dianulir dari Raperda KTR, bukan sekadar diperlonggar.
“Jika DPRD DKI Jakarta tetap memaksakan pasal-pasal pelarangan yang berkaitan dengan penjualan, kami akan turun. Semua pelarangan dalam Raperda KTR itu sangat menyusahkan pedagang kecil, pengecer, asongan, dan lainnya. Kami sebagai wadah pedagang pasar tradisional dan UMKM, minta betul-betul agar pasal tersebut dibatalkan.” tuturnya.