Selanjutnya Pemkot Bekasi bersama Pemprov DKI melakukan pertemuan pada Februari 2018. Dari pertemuan itu muncul kesepakatan perjanjian kemitraan. Bulan Mei, Pemkot Bekasi menindaklanjuti kesepakatan kemitraan dengan mengajukan dana hibah untuk pembangunan flyover Rawa Panjang senilai Rp188 miliar, proyek flyover Cipendawa senilai Rp372 miliar, pembangunan crossing Buaran senilai Rp16 miliar, peningkatan fasilitas penerangan jalan umum Kota Bekasi senilai Rp5 miliar.
Namun, ketika itu Pemprov DKI tidak menindaklanjuti proposal yang diajukan Pemkot Bekasi karena tak ada rincian lengkap. DKI kemudian meminta kepada Kota Bekasi untuk melengkapi data-data.
“Perincian itu tak kunjung datang sampai tanggal 18 Oktober kemarin. Baru 18 Oktober keluar ini semua. Lalu saya mendengar semua, ini mau menyelesaikan baik-baik, dikomunikasikan, atau mau ramai di media,” ucap dia.
Anies menuding hal yang diributkan Pemkot Bekasi bukanlah persoalan sampah, tetapi mempermasalahkan APBD Bekasi.
“Ini bukan urusan persampahan. Kalau persampahan sudah selesai kewajiban kita. Ini masalah APBD Kota Bekasi yang sebagaian tanggung jawabnya dilimpahkan ke Pemprov DKI Jakarta, tapi cara menyampaikannya menggunakan isu sampah,” ujar Anies.