JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta Komisi II DPR turun tangan menyelesaikan permasalahan KTP warga Jakarta yang dicatut untuk mendukung pasangan calon (paslon) independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana di Pilgub Jakarta 2024. Sebab, peristiwa ini mempertaruhkan legitimasi pilkada.
"Komisi II harus turun untuk ikut melakukan verifikasi, karena kalau ini tidak clear nanti legitimasi pilkada bahaya," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Dia juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk fair dan mengontrol proses pencalonan.
"KPU harus bersikap fair dan objektif, partai-partai harus mengontrol masyarakat harus mengontrol. KPU harus objektif yang merasa dicatut KTP-nya harus segera memprotes dan mengklarifikasi," katanya.
Diketahui, kabar pencatutan KTP sepihak untuk dukungan di Pilgub Jakarta ramai di X. Sejumlah pengguna akun mengunggah bukti tangkapan layar KTP-nya tercatut untuk mendukung Dharma-Kun.
Salah satunya, Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta, Anies Baswedan. Dia mengungkapkan KTP dua anaknya, adiknya dan sebagian tim Anies dicatut untuk mendukung Dharma-Kun.