JAKARTA, iNews.id - Rencana penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi warga yang tidak lagi berdomisili di Jakarta menuai polemik. Anggota Komisi A DPRD DKI Rio Dwi Sambodo mendesak Pemprov DKI untuk menunda kebijakan itu.
"Penonaktifan NIK yang dinilai terlalu cepat patut dipertimbangkan. Setiap kebijakan hendaknya memikirkan dampak negatif yang timbul. Jangan sampai terjadi gejolak di masyarakat," kata Rio, Senin (26/2/2024).
Sosialisasi yang minim dari Dinas Dukcapil dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai dampak di antaranya kesulitan mengakses layanan publik seperti rekening bank, BPJS Kesehatan, dan zonasi sekolah.
Rio meminta Dinas Dukcapil memastikan validitas data 194.000 KTP yang akan dinonaktifkan.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiono menyarankan penundaan penonaktifan NIK hingga setelah Pemilu 2024 selesai.